Kasus Besar Polri! Listyo Sigit Di Duga Terima Laporan Sadapan

Kasus Besar Polri! Listyo Sigit Di Duga Terima Laporan Sadapan

Kasus Besar Polri! Nama Mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Menjadi Sorotan Dalam Dugaan Penyadapan Ilegal Terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kapolri Suyudi Ario Seto Membeberkan Perannya Di Hadapan DPR. Dalam Rapat Komisi III DPR, Suyudi Menyampaikan Bahwa Listyo Di duga Menjadi Penerima Akhir Hasil Penyadapan.

Kasus Besar Polri Ini Juga Memunculkan Pertanyaan Mengenai Penggunaan Sistem Penyadapan Dan Pengawasan Internal. Kini, Penyidik Masih Mendalami Peran Setiap Tersangka Dalam Perkara Tersebut. Pengungkapan Ini Membuka Rangkaian Dugaan Praktik Yang Melibatkan Sejumlah Perwira Tinggi Polri. Kapolri Menjelaskan Bahwa Keempatnya Di duga Memiliki Tugas Berbeda Dalam Rangkaian Penyadapan.

Listyo Di duga Memberikan Perintah Dan Menerima Hasil Akhir. Sementara Itu, Slamet Uliandi Di duga Memberikan Persetujuan Pelaksanaan Penyadapan Serta Meneruskan Laporan Harian Dan Analisis. Eko Hadi Santoso Di duga Menerima Perintah Dari Atasannya Kemudian Memberikan Persetujuan Melalui WhatsApp. Adapun Ahrie Sonta Di duga Meneruskan Perintah Kepada Operator Untuk Melaksanakan Penyadapan.

Ia Juga Di sebut Melaporkan Hasil Pemantauan Kepada Listyo. Selain Itu, Penyidik Mendalami Dugaan Perintah Penghapusan Data Rekaman Dan Log penyadapan. Perbedaan Peran Ini Menjadi Bagian Penting Dalam Mengurai Rantai Komando. Penyidik Perlu Membuktikan Hubungan Antara Perintah, Pelaksanaan, Dan Penerimaan Hasil.

Listyo Sigit Diduga Menerima Hasil Penyadapan Dan Memberikan Perintah Kepada Sejumlah Pejabat Polri

Listyo Sigit Diduga Menerima Hasil Penyadapan Dan Memberikan Perintah Kepada Sejumlah Pejabat Polri. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Menjadi Salah Satu Nama Yang Di sorot Dalam Penyidikan Dugaan Penyadapan Ilegal. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto Memaparkan Perkembangan Perkara Ini Saat Rapat Kerja Bersama Komisi III DPR RI, Kamis, 12 November 2026.

Dalam Pemaparannya, Suyudi Menyebut Listyo Diduga Memberikan Perintah Dan Menentukan Target Penyadapan. Perintah Itu Di sebut Di sampaikan Secara Lisan Atau Melalui WhatsApp Kepada Pejabat Yang Bertugas Di Bagian Monitoring. Selain Itu, Listyo Di duga Menjadi Penerima Akhir Atau End User Dari Hasil Penyadapan. Artinya, Hasil Pemantauan Yang Di kumpulkan Operator Di duga Di teruskan Hingga Sampai Kepadanya.

Suyudi Menjelaskan Bahwa Dugaan Peran Tersebut Berasal Dari Materi Penyidikan. Karena Itu, Keterangan Tersebut Menjadi Bagian Dari Proses Hukum Yang Masih Berjalan. Publik Perlu Memahami Bahwa Status Tersangka Tidak Sama Dengan Putusan Bersalah. Pengadilan Nantinya Memiliki Kewenangan Untuk Menilai Bukti Dan Menentukan Pertanggungjawaban Pidana Setiap Orang.

Pengungkapan Ini Menjadi Perhatian Karena Kasus Menyangkut Dugaan Penyadapan Terhadap Kepala Negara. Selain Itu, Perkara Tersebut Juga Menyeret Sejumlah pejabat tinggi kepolisian yang pernah memegang jabatan strategis. Penyidikan Polri Menetapkan Empat Orang Sebagai Tersangka Dalam Perkara Ini. Mereka Adalah Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Eko Hadi Santoso, Dan Ahrie Sonta.

Kasus Besar Polri! Kapolri Beberkan Lima Tahapan Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden

Kasus Besar Polri! Kapolri Beberkan Lima Tahapan Dugaan Penyadapan Terhadap Presiden. Tahap Pertama Di mulai Dari Pemberian Perintah Dan Penentuan Nomor Telepon Yang Menjadi Sasaran. Selanjutnya, Petugas Di duga Memasukkan Nomor Target Ke Dalam Sistem LIMS. Proses Tersebut Di sebut Berlangsung Tanpa Verifikasi Dan Penyaringan Sesuai Prosedur Yang Semestinya.

Pada Tahap Berikutnya, Operator Di duga Mengakses Sistem Untuk Mendengarkan Serta Mengekspor Rekaman. Hasil Rekaman Kemudian Di olah Menjadi Transkrip Agar Informasinya Lebih Mudah Di baca. Setelah Itu, Laporan Hasil Penyadapan Di duga Di teruskan Secara Berjenjang Kepada Pihak Yang Di sebut Sebagai Penerima Akhir.

Tahap Terakhir Berkaitan Dengan Dugaan Penghapusan Data Rekaman Dan Log Serta Pembubaran Grup WhatsApp. Rangkaian Tersebut Menjadi Materi Penting Dalam Pemeriksaan Penyidik. Sebab, Penggunaan Teknologi Pemantauan Seharusnya Memiliki Dasar Hukum Dan Prosedur Yang Jelas. Aparat Penegak Hukum Juga Harus Menjaga Data Pribadi Serta Hak Privasi Masyarakat.

Jika Dugaan Pelanggaran Terbukti, Perkara Ini Dapat Menjadi Evaluasi Besar Bagi Pengawasan Sistem Penyadapan Di Lingkungan Kepolisian. Dalam Rapat Bersama Komisi III DPR, Suyudi Juga Menjelaskan Bahwa Sasaran Penyadapan Di duga Tidak Hanya Terbatas Pada Presiden Prabowo Subianto. Daftar Target Yang Di paparkan Mencakup Lingkungan Istana, Kementerian, Lembaga Pemerintah, Pejabat Negara, Anggota DPR, Dan Tokoh Politik.